Demikian disampaikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum A. Hermanto Dardak pada seminar ‘Pembaruan Penataan Ruang untuk Peningkatan Kualitas Hidup di Daerah’ di Hotel Inna Garuda, 5/3/10. Seminar ini diikuti Rapat Kerja Nasional Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) pada 6-7 Maret.

Menurut Hermanto, Yogyakarta adalah destinasi wisata kedua setelah Bali. Kaya potensi wisata, baik obyek wisata alam, situ sejarah, heritage, budaya, industri kerajinan, dan kuliner. Untuk itu perlu disusun penataan ruang kawasan wisata.

Kawasan Joglosemar (Yogya, Solo, Semarang), kata Hermanto, merupakan salah satu embrio pengembangan koridor di mana terdapat kota-kota besar yang saling berinteraksi, yaitu Semarang, Solo dan Yogyakarta. Perlu integrasi hubungan yang kuat antara Semarang-Solo-Yogya, yang dilakukan melalui pembangunan jalan bebas hambatan dan pengembangan koridor ekonomi. Jalan bebas hambatan Semarang-Solo dan Solo-Yogyakarta akan semakin memicu interaksi dari kota-kota tersebut dan akan semakin mendorong pertumbuhan kota-kota sekitar.

Hermanto mencontohkan bagaimana pembangunan jalan bebas hambatan Cipularang melonjakkan wisatawan Jakarta ke Bandung. Selain itu, daerah-daerah di sekitar jalan tersebut juga meningkat usahanya.

Sayangnya, kata Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Iman Sudrajat, terkait tata ruang Bandung tidak mengantisipasinya sehingga bisa dipastikan setiap Sabtu dan Minggu lalu lintas di jalan-jalan tertentu di kota ini senantiasa macet.

Iman juga mengangkat sejumlah isu permasalahan. Antara lain bahwa pengembangan pariwisata belum sepenuhnya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi kegiatan pariwisata. Dalam banyak kasus, ”pemain utama” dari kegiatan pariwisata yang berkembang adalah investor yang berasal dari luar kawasan, sementara masyarakat justru terpinggirkan setelah ”melepas” lahan miliknya kepada investor pariwisata.

Isu lainnya, lanjut Iman, adalah penurunan kualitas ruang justru sejalan dengan tingkat perkembangan kegiatan pariwisata. Ketika jumlah wisatawan bertambah justru kualitas dan daya dukung lingkungan menjadi menurun, misal tidak teratur, kotor dan semrawut.

Menurut Iman, ada empat esensi penataan ruang, yakni aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Nyaman artinya masyarakat dapat mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai. Produktif artinya memberikan nilai tambah ekonomi. Sedangkan berkelanjutan adalah kemampuan meningkatkan kualitas lingkungan fisik, termasuk bagi generasi mendatang.

Implementasi dilakukan antara lain melalui penerapan peraturan zoning secara konsisten. Selain itu, penekanan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara sistemik melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi. Misal, pemerintah pusat memberikan subsidi kepada pemerintah daerah, dan sebaliknya pemda memberikan dukungan Rancangan Tata Ruang kepada pemerintah.

Ketua Umum Badan Pengembangan Industri Pariwisata DIY Wiendu Nuryanti menyinggung isu strategis terkait pengembangan struktur ruang wilayah pembangunan kepariwisataan. Antara lain, lemahnya pemahaman mengenai pariwisata sebagai aktivitas yang tidak mengenal batas administratif (borderless), tumpang tindih kewenangan pengelolaan kawasan pariwisata antara pemerintah dan daerah, dan rendahnya keterpaduan pengembangan kawasan pariwisata dengan rencana sektor terkait.

Setengah berpromosi, Wiendu menilai pariwisata merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Ada dampak multi ganda pariwisata yang sangat signifikan bagi tumbuhnya mata rantai usaha lintas skala, terutama UKM sehingga membantu menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Yang terkena dampak langsung pariwisata misalnya hotel, guide, restoran, angkutan. Yang terkena dampak tidak langsung misalnya karyawan hotel, restoran, dan semacamnya. Juga pengrajin cinderamata, penjual buah dan sayuran, pemerintah (lewat pajak). Sedangkan yang terkena dampak ikutan misalnya petani sayuran, bunga dan buah, juga penghasil bahan baku kerajinan, peternak ayam, ikan dan sapi, dan sebagainya.

Seminar ini dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian M. Hatta Rajasa yang juga bertindak sebagai keynote speaker. Hatta menekankan pentingnya persoalan tata ruang ini. Ia mencontohkan bahwa semasa menjadi Menteri Sekretaris Negara, dari 400 surat dari masyarakat yang masuk setiap bulannya, masalah pertanahan menduduki peringkat pertama. Kasus tanah ini, yang diduganya akan semakin besar, sangat terkait dengan tata ruang. Sayangnya, ungkap Hatta, dari 33 provinsi yang diwajibkan menyelesaikan tata ruang wilayah dalam waktu maksimal dua tahun sejak 2007 baru tujuh provinsi yang telah menyelesaikan. Hal ini, kata Hatta, menunjukkan rumitnya permasalahan tata ruang.

Hatta, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum IA ITB, menandaskan pula pentingnya kontribusi alumni ITB terhadap almamater dan masyarakat. Salah satunya program donasi bagi kegiatan penelitian para dosen ITB. Ia mencontohkan sejumlah negara yang maju karena intensifnya penelitian yang dilakukan. Setelah mengritik sistem pendidikan yang antara lain ujiannya mengandalkan sistem multiple choice, dengan bercanda Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini mencontohkan rapat paripurna DPR tentang kasus Bank Century yang memilih opsi A dan opsi C.